Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pentingnya menjaga kedaulatan negara serta keberlanjutan ekosistem laut yang kaya akan sumber daya alam.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pelanggaran batas laut sering terjadi akibat minimnya patroli laut yang dilakukan. “Kita harus meningkatkan upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia untuk mencegah tindakan illegal fishing dan perampasan sumber daya laut kita,” ujar Aan Kurnia.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat kerjasama antara lembaga terkait seperti TNI AL, Polair, dan KKP dalam melakukan patroli laut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menangani pelanggaran batas laut.
Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran batas laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Raynaldo Sembiring, penegakan hukum yang lemah akan membuat pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan melanggar batas laut. “Kita harus memberikan sanksi yang tegas agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya,” ungkap Raynaldo.
Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerjasama dan kesadaran bersama dari seluruh instansi terkait serta masyarakat, kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan negara. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang positif bagi laut Indonesia yang kita cintai.