Peran hukum laut sangat penting dalam penegakan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. Hukum laut merupakan aturan yang mengatur aktivitas di laut, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia.
Menurut Soerjono Soekanto, seorang pakar hukum laut, “Peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia sangat vital untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan masyarakat maritim.” Hal ini sejalan dengan pandangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menekankan pentingnya penegakan hukum laut dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia.
Dalam praktiknya, peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Mereka bekerja sama untuk memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi di laut, mulai dari illegal fishing hingga perdagangan narkoba.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum laut di wilayah perairan Indonesia masih terus terjadi. Koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum laut. Hal ini juga diakui oleh Harkristuti Harkrisnowo, seorang peneliti hukum laut, yang menyoroti perlunya peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.
Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia harus terus diperkuat. Upaya pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan masyarakat maritim. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan nasional di laut.