Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan laut di wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla memiliki arah kebijakan yang jelas serta kewenangan yang harus dilaksanakan dengan baik.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, arah kebijakan Bakamla adalah untuk melindungi keamanan laut Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk mengawasi dan melindungi perairan Indonesia.
Dalam pelaksanaan kewenangannya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Hikmahanto Juwana, penting bagi Bakamla untuk terus meningkatkan kapasitas dan koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini akan memperkuat peran Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan di laut, Bakamla perlu terus mengembangkan strategi dan teknologi yang dapat mendukung tugasnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut Indonesia, Bakamla perlu terus berupaya untuk meningkatkan performa dan efektivitasnya. Dengan arah kebijakan yang jelas dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, diharapkan Bakamla mampu menjaga keamanan laut Indonesia dengan baik.